Bupati Yalimo, Nahor Nekwek
RINDUYALIMO.COM- DPR Kabupaten Yalimo resmi menutup Rapat Paripurna ke-3 dengan mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non-APBD Tahun 2025, yaitu RPJMD Kabupaten Yalimo 2025–2029 serta Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRK Yalimo itu dihadiri Bupati Yalimo Nahor Nekwek, Plt Sekda Yalimo Didimus Wandik, para asisten sekda, unsur TNI-Polri, kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. Paripurna diawali pembacaan pidato Ketua DPRK oleh Wakil Ketua I Eliakim Kepno, dilanjutkan penyampaian laporan dan pandangan akhir fraksi-fraksi, dan ditutup dengan doa bersama.
Wakil Ketua I Eliakim Kepno menyampaikan bahwa RPJMD 2025–2029 akan menjadi pedoman utama bagi kebijakan pembangunan yang dijalankan eksekutif maupun legislatif. Ia berharap seluruh pimpinan perangkat daerah dapat menerjemahkan substansi RPJMD secara baik sebagai bentuk kepatuhan dan tanggung jawab dalam menjalankan amanat pembangunan.
Bupati Yalimo Nahor Nekwek menegaskan bahwa pembahasan materi Non-APBD bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan momentum penting dalam menentukan arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah. Ia memastikan seluruh pandangan fraksi akan menjadi perhatian serius pemerintah. Menurutnya, RPJMD 2025–2029 merupakan peta jalan lima tahun yang akan memengaruhi kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan pembangunan sektor strategis. Dokumen ini memuat fokus antara lain penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan berbasis data, peningkatan SDM, pemerataan infrastruktur dasar, transformasi pelayanan melalui digitalisasi, serta pemerataan pembangunan distrik dan kampung.
Bupati menegaskan bahwa DPRD dan pemerintah daerah adalah satu tim kerja yang bersama-sama membangun Kabupaten Yalimo. Ia juga meminta dukungan seluruh kepala perangkat daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan disahkannya RPJMD 2025–2029 serta Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif DPRD, pemerintah daerah berharap arah pembangunan Yalimo menjadi lebih terukur, terarah, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(**)