Kepala Polda Papua, Irjen Polisi Patrige Renwarin
RINDUYALIMO.COM-Kepolisian Daerah (Polda) Papua menegaskan komitmennya dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan sepanjang tahun 2026. Fokus pengamanan diarahkan ke wilayah Papua Pegunungan yang hingga kini masih dinilai rawan aktivitas kelompok bersenjata.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Papua, Irjen Pol Patrige Renwarin, pada Jumat (2/1/2026). Ia menyebutkan, pengalaman sepanjang 2025 menjadi dasar penguatan langkah preventif dan penegakan hukum di tahun ini.
Berdasarkan data Polda Papua, sepanjang 2025 tercatat 104 kasus gangguan keamanan yang melibatkan kelompok bersenjata. Peristiwa tersebut mengakibatkan 94 korban jiwa, termasuk 15 personel TNI dan Polri. Dengan angka tersebut, rata-rata insiden terjadi hampir setiap tiga hari.
Menurut Irjen Patrige, potensi gangguan keamanan pada 2026 masih didominasi oleh aktivitas kelompok kriminal bersenjata (KKB), khususnya di wilayah Papua Pegunungan yang berada dalam wilayah hukum delapan polres. Selain itu, kepolisian juga mencermati pergerakan kelompok kriminal politik seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas melalui propaganda maupun aksi non-fisik.
Dalam menghadapi situasi tersebut, Polda Papua mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, DPRD, serta tokoh masyarakat setempat guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
“Melalui pendekatan humanis dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah, kami berharap situasi keamanan tetap kondusif dan masyarakat merasa terlindungi,” ujar Irjen Patrige.
Meski demikian, Kapolda menegaskan bahwa penegakan hukum tetap akan dilakukan secara tegas apabila pendekatan damai tidak membuahkan hasil.
Ia juga menekankan pentingnya langkah pencegahan agar masyarakat tidak terpengaruh atau terlibat dalam aktivitas kelompok bersenjata maupun kelompok kriminal politik.
Polda Papua berharap sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dapat memperkuat stabilitas keamanan, khususnya di wilayah Papua Pegunungan, sepanjang 2026.(**)