Pimpinan DPRK dan Bupati Yalimo pada rapat Paripurna di Sentani Jayapura, Jumat, (02/1/2026).
RINDUYALIMO.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Yalimo resmi menutup rangkaian rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2026. Penutupan rapat berlangsung di Hotel Horison Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (2/1/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwek, S.Pd., MM, pimpinan dan anggota DPRK Yalimo, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Pembahasan Raperda APBD 2026 menjadi tahapan strategis dalam menentukan arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan daerah pada tahun anggaran mendatang.
Dalam sambutannya, Bupati Yalimo menegaskan bahwa penyusunan dan pelaksanaan APBD 2026 harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang terukur serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
“Belanja daerah harus difokuskan untuk kepentingan rakyat dan memberikan dampak yang dirasakan langsung. Setiap program wajib tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Nahor Nekwek.
Bupati juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Yalimo tengah menyiapkan program khusus sebagai wujud realisasi komitmen politik kepada masyarakat. Menurutnya, upaya tersebut telah mendapatkan respons positif dari pemerintah pusat, sehingga manfaatnya diharapkan segera dirasakan oleh warga Yalimo.
“Kami terus memperjuangkan apa yang telah menjadi komitmen kepada masyarakat. Pemerintah pusat telah memberikan lampu hijau, dan dalam waktu dekat hasilnya diharapkan bisa dinikmati masyarakat,” katanya.
Pandangan Akhir Fraksi
Dalam pandangan akhir fraksi-fraksi DPRK Yalimo, Fraksi Partai Gerindra menekankan perlunya konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Fraksi ini juga mengingatkan agar pelaksanaan APBD 2026 dilakukan secara disiplin dan berorientasi pada hasil.
Sementara itu, Fraksi Garuda menyoroti pentingnya penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Fraksi ini berharap seluruh program yang telah direncanakan dalam APBD 2026 dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan diawasi secara ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Adapun Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) menegaskan bahwa APBD 2026 harus mencerminkan prinsip keadilan dan pemerataan pembangunan. Fraksi PBB mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih kepada wilayah-wilayah yang masih tertinggal serta memastikan anggaran berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
DPRK Harapkan Pelaksanaan Tepat Sasaran
Ketua DPRK Yalimo Elia Yare, S.Sos., M.SM menyampaikan bahwa seluruh rangkaian rapat paripurna pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan bahwa pandangan akhir fraksi merupakan bagian penting dalam penyempurnaan Raperda APBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi fraksi-fraksi agar pelaksanaan APBD 2026 benar-benar tepat sasaran dan sesuai harapan masyarakat,” kata Elia Yare.
Dengan ditutupnya rapat paripurna tersebut, Raperda APBD Kabupaten Yalimo Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan memasuki tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku sebelum disahkan menjadi peraturan daerah.(**)