Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok D. Siep
RINDUYALIMO.COM- Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua yang berencana membangun kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) di tujuh kabupaten di wilayah Papua Pegunungan pada 2026. Langkah tersebut dinilai strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok D. Siep, mengatakan dukungan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama terkait penyiapan dan penyerahan tanah hibah kepada Kejati Papua untuk pembangunan Kejari di daerah setempat.
“Pemerintah daerah sangat mengapresiasi langkah Kejati Papua dalam mendorong penguatan institusi penegak hukum melalui pembangunan Kejari di tujuh kabupaten. Ini penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujar Wasuok di Wamena, Senin.
Ia menjelaskan, hibah lahan yang diberikan tidak semata-mata berkaitan dengan penyediaan sarana fisik, melainkan juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kinerja lembaga penegak hukum agar semakin profesional serta lebih dekat dengan masyarakat.
Menurut Wasuok, keberadaan fasilitas Kejari yang memadai diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan hukum di Papua Pegunungan, sehingga turut mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor.
“Sinergi antara penegakan hukum dan pembangunan ekonomi masyarakat harus berjalan seiring agar Papua Pegunungan menjadi wilayah yang aman, sejahtera, dan bermartabat,” katanya.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama seluruh pemerintah kabupaten berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan tugas dan fungsi Kejari. Kerja sama tersebut diyakini menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem hukum sekaligus mempercepat pembangunan daerah.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hendrizal Husin, menyampaikan bahwa penandatanganan komitmen bersama tersebut bertujuan mengoptimalkan sejumlah program prioritas, salah satunya pembangunan Kejari di tujuh kabupaten Papua Pegunungan.
Hendrizal mengungkapkan, saat ini Kejari di Papua Pegunungan baru tersedia di Kabupaten Jayawijaya, sementara tujuh kabupaten lainnya belum memiliki kantor Kejaksaan Negeri. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah melalui hibah lahan sangat dibutuhkan untuk memperluas jangkauan pelayanan hukum.
“Dengan adanya Kejari di setiap kabupaten, pelayanan hukum dapat berjalan lebih optimal dan merata, sehingga mendukung percepatan pembangunan di seluruh wilayah Papua Pegunungan,” ujarnya.(**)