Ketua DPRP Papua Pegunungan Tak Setuju Pemangkasan APBD Oleh Pemerintah Pusat

RINDUYALIMO.COM-DPR Provinsi  Papua Pegunungan  menyatakan tidak terima dengan kebijakan pemerintah pusat tentang pemotongan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Pegunungan.

Ketua DPRP Papua Pegunungan, Yos Elopere mengatakan, DPR dan TPAD meminta pemerintah pusat sebaiknya menambah anggaran untuk Papua Pegunungan, kondisi daerah papua pegunungan berbeda dengan 5 provinsi di Tanah Papua.

Hal tersebut disampaikannya  usai melakukan pertemuan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pada kamis (13/03/2025) di Wamena.  

Yos Elopere mengatakan, DPR juga menanyakan terkait Instruksi Presiden Nomor 1/2025 tentang efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. "Kami dalam pertemuan tanyakan tim TAPD tapi, sikap TAPD tidak merespon baik,"katanya.

Ia mengatakan, DPR Papua Pegunungan telah menyatakan sikap menolak pemangkasan anggaran, dengan beberapa pertimbangkan yakni  kondisi daerah dan pemotongan dana dengan nilai yang cukup besar.

"Kalo bisa [negara] pemerintah pusat menambah anggaran bukan mengurangi anggaran, melihat kondisi daerah Papua Pegunungan jangkauan semua melalui udara [pesawat] nilai 100 Miliar sangat besar,"jelasnya.

Dengan demikian Ketua DPRP mengatakan, pihaknya akan berupaya dengan provinsi  lain di Tanah Papua,  untuk bersama - sama berjuang agar tidak ada pemangkasan anggaran yang besar di Papua terutama di Papua Pegunungan. "Untuk Papua Pegunungan tetap menolak, tadi kita sudah sepakat 5 fraksi dan pimpinan DPR,"katanya.

Selain itu, DPRP juga menyatakn menolak adanya pemindahan ASN yang sedang dilakukan, sebab SDM Papua Pegunungan juga banyak yang golongan memenuhi syarat untuk bisa bekerja di Provinsi Papua Pegunungan. "Disini juga ada senior yang golongan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan sehingga, tidak perlu adanya mutasi ASN,"tutupnya.(***)

Penulis: AM

Editor: AM