DPRP Papua Pegunungan Desak Formasi CPNS 2024 100 Persen untuk OAP

MEEPAGO.COM-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan, Danius Wenda, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Pusat agar penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 dialokasikan sepenuhnya untuk Orang Asli Papua (OAP).

Permintaan tegas ini disampaikan Danius Wenda, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Gabungan Perubahan DPRP Papua Pegunungan, dalam pernyataan tertulis yang diterima media, Selasa (28/1/2025) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Atas nama rakyat Papua Pegunungan, saya meminta dengan tegas agar formasi CPNS tahun 2024 diberikan 100 persen kepada OAP, khususnya mereka yang lahir dan besar di Papua Pegunungan,” tegasnya.

Menurut Danius, satu-satunya lapangan pekerjaan yang realistis dan tersedia bagi OAP saat ini hanyalah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyoroti minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal di sektor swasta, BUMN, BUMD, dan perhotelan di wilayah Papua Pegunungan.

“BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, Telkom, BPJS, hotel-hotel, serta perusahaan swasta lainnya tidak menunjukkan kepedulian terhadap pemberdayaan tenaga kerja asli daerah ini. Mereka lebih memilih mendatangkan tenaga kerja dari luar dengan alasan klasik: Orang Asli Papua belum mampu,” ujarnya.

Padahal, menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kewajiban sosial sebagaimana diatur dalam program Corporate Social Responsibility (CSR), yang seharusnya digunakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat lokal di wilayah operasinya.

“Selama ini, hanya PT Bank Papua yang benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada tenaga kerja OAP,” ungkap Danius.

Ia menambahkan, lulusan perguruan tinggi asal Papua Pegunungan terus meningkat setiap tahun, namun mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah diminta serius memprioritaskan OAP dalam rekrutmen CPNS.

“Kami akan mengawal persoalan ini. Jika perusahaan-perusahaan terus bersikap acuh dan hanya mencari keuntungan tanpa kepedulian terhadap OAP, maka kami akan mendorong evaluasi dan pencabutan izin usaha mereka,” tegas Danius.(***)